KESEHATAN KARANGANYAR : Pemerintah Tolak 15.000 Calon Penerima KIS

Kartu-Keluarga-Sejahtera-KKS-Kartu-Indonesia-Pintar-KIP-dan-Kartu-Indonesia-Sehat-KIS.-Dewi-Fajriani
Mar 26 2016

KESEHATAN KARANGANYAR : Pemerintah Tolak 15.000 Calon Penerima KIS

KARANGANYAR—Pemerintah pusat menolak 15.000 orang dari total 378.497 orang yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menjadi penerima bantuan iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada 2015.

Selain itu, sejumlah orang mengembalikan KIS kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar karena berbagai alasan. Seperti, peserta KIS sudah meninggal, kaya, perangkat desa, dan lain-lain. Pernyataan itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, Marno.

Keputusan menolak 15.000 orang itu dikuatkan menggunakan surat keputusan (SK) Menteri Sosial. Menurut dia, Dinsosnakertrans hanya berwenang membagikan kartu, tetapi tidak dapat mengintervensi data dan kebijakan.

“Kami menyodorkan data PBI hingga akhir 2015 itu 378.497 orang. Pemerintah pusat menolak 15.000 orang. Kami enggak tahu apa alasan ditolak dan siapa saja yang ditolak,” kata dia saat ditemui wartawan di ruang kerja Kepala Dinsosnakertrans Karanganyar, Senin (1/2/2016) lalu.

Dinsosnakertrans mendata warga dengan menggandeng tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di setiap kecamatan. Hasil pendataan sebanyak 378.497 orang layak menjadi PBI. Namun, pemerintah pusat menolak sebanyak 15.000 orang.

Di sisi lain, pemerintah pusat menggunakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, sebanyak 291.000 orang layak mendapat KIS. Marno menuturkan 14.000 orang sudah menerima dan memanfaatkan KIS sejak empat bulan lalu.

Namun, dia tidak tahu menahu sisa kartu akan dibagikan kapan. Marno mencatat 20% dari total 14.000 orang atau sekitar 2.800 orang mengembalikan KIS yang dibagikan berdasarkan data PPLS tahun 2011. “Ada yang mengembalikan karena merasa kaya, sudah meninggal, dan lain-lain. Kesadaran masyarakat. Kami mengeluarkan surat pencabutan untuk itu. Sisanya dikirim kapan, kami kurang tahu,” tutur Marno.

Dinsosnakertrans Karanganyar optimistis pemerintah pusat akan menggunakan hasil pendataan terbaru. “Data terbaru yang kami sodorkan itu belum dipakai karena lebih dahulu program ketimbang pendataan. Nanti ada pendataan lagi setiap enam bulan. Juni ada pendataan lagi.”

Sumber: http://www.solopos.com/soloraya/feed

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.