UJIAN NASIONAL 2016 : DPRD Sukoharjo Minta Jaringan Listrik Aman Saat UN

FOTO-UN-2015-_-Empat-SMA-di-Jombang-Batal-UN-CBT-370x206
Mar 26 2016

UJIAN NASIONAL 2016 : DPRD Sukoharjo Minta Jaringan Listrik Aman Saat UN

SUKOHARJO–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo berharap pelaksanaan ujian nasional di Kota Makmur berjalan lancar. Wakil rakyat meminta penanggungjawab UN memastikan pasokan aliran listrik utamanya di sekolah pelaksana CBT (computer based test) aman. Kenyamanan menjadi faktor penentu kelancaran karena CBT baru kali pertama dilaksanakan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi ditemui wartawan di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sukoharjo, Kamis (24/3/2016). “Disdik harus memastikan pasokan aliran listrik ke sekolah-sekolah pelaksana CBT lancar. Koordinasi dengan pihak PLN terus dilakukan. Jika perlu H sebelum satu jam pelaksanaan CBT, Disdik kembali berkoordinasi dengan dengan PLN tentang pasokan aliran listrik,” katanya.

Wawan berharap di sekolah lain yang melaksanakan ujian nasional dengan sistem paper based test (PBT) tetap menjunjung asas kejujuran sehingga dua sukses bisa diraih, yakni sukses penyelenggaraan UN dan sukses prestasi anak didik. “Saat ini, kejujuran menjadi yang pertama dan utama. Budaya jujur diharapkan menjadi beteng moral seseorang dalam memajukan pendidikan. Jangan budayakan budaya mencontek,” pesan Wawan.

Sebelumnya, Kepala Bidang SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Sukohajo, Dwi Atmojo Heri, mengatakan pihaknya tidak menyiapkan genset bagi sekolah-sekolah penyelenggara CBT tetapi sudah berkoordinasi dengan PLN agar tak dilakukan pemadaman di area CBT tersebut. Heri menegaskan tahun ini masih ada 12 sekolah negeri dan sekolah swasta yang tidak bisa menggelar UN secara mandiri. Menurutnya, ke-12 sekolah itu menggabung dengan sekolah lain. “Penggabungan diperbolehkan agar anak didik terfasilitasi mengikuti UN. Ke-12 sekolah menggabung ke sekolah di wilayah Sukoharjo tidak ada yang ke luar daerah seperti tahun-tahun lalu. Penggabungan hanya dilakukan di beberapa mata pelajaran.”

Dicontohkannya kompetensi keahlian akuntasi di SMK Kasatrian Sukoharjo digabung ke SMK PGRI Sukoharjo karena jumlah anak didik atau status keahlian di SMK Kasatrian tidak terpenuhi. Juga, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo menggabung ke SMK Tamansiswa Sukoharjo dan seterusnya. “Salah satu faktor kenapa sekolah itu harus menggabung karena sekolah tersebut belum memenuhi syarat sebagai penyelenggara UN mandiri. Akreditasi dan jumlah peserta ujian kurang.”

Sumber: http://www.solopos.com/soloraya/feed

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.